Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin-:-Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 kembali digunakan sebagai langkah menuju suatu bentuk pemerintahan yang diamankan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin dalam UUD 1945 merupakan pemerintahan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Namun dalam pengertian terpimpin dalam demokrasi ditafsirkan sebagai terpimpin oleh presiden.
Sistem Politik Demokrasi Terpimpin
Setelah berlakunya kembali UUD 1945 dan Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno, langsung memimpin pemerintahan dan segera mengambil kebijakan-kebijakan berikut ini;
•Menyusun Kabinet Kerja. Kabinet Kerja I yang di pimpin oleh Presiden Soekarno dengan mengangkat Ir. Djuanda sebagai menter pertama. Anggota Kabinet Kerja I dilantik tanggal 19 Juli 1959 dengan program kerja yang dikenal dengan Tri Program Kabinet Kerja; yang meliputi masalah sandang, dan pangan; serta keamanan dan pengambilan Irian Barat. Program tersebut dijalankan bersama dengan program yang diuraikan Presiden pada 17 Agustus 1959 denagn judul; Penemuan Kembali Revolusi Kita yang selanjutnya dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Pidato ini oleh DPAS diusulkan menjadi Garis- garis Besar Haluan Negara (GBHN ) dan akhimya ditetapkan dalam Tap MPRS No. I/MPRS/1960 yang berintikan USDEK yakni UUD 1945, sosialis Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.
•Menyusun Lembaga- lembaga Negara. Pada 22 Juli 1959 keluar penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 yang menetapkan bahwa sebelum terbentuk DPR berdasarkan UUD 1945 maka DPR yang telah C bentuk berdasarkan UU no. 37 tahun 1953 menjalankan tugasnya sebagai DPR. Namun penolakan DPR terhadap RAPBN tahun 1960 mengakibatkan Presiden membubarkan lembaga itu, berdasarkan penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960, pada 5 Maret 1960. Pada 24 Juni 1960 DPR divganti dengan DPR GR dengan anggota yang berasal dari 3 partai besar (PNI, PKI, NU). Ke-3 partai ini di anggap telah mewakili semua golongan seperti Agama, Komunis, dan Nasional yang sesuai dengan konsep Nasakom. DPAS di pimpin Presiden dan Roeslan Abdul Gani sebagai wakil ketua. Pelantikan wakil ketua DPAS dilaksanakan tanggal 15 Agustus 1959 di istana negara bersama dengan Hamengkubuwono pelantikan Mr. Moh. Yamin sebagai ketua Dewan Perancang Nasional (Depernas ) dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Badan Pengawas Kegiatan aparatur Negara. MPRS di bentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 yang diketahui Chaerul Shaleh, dan pada 10 November - 7 Desember 1960 mengadakan Sidang Umum pertama di Bandung, yang menghasilkan dua ketetapan, sebagai berikut ini :
(1) Tap MPRS No. 1/MPRS/1960 tentang menifesto politik sebagai garis besar haluan negara.
(2) Tap MPRS No. 11/MPRS/1960 tentang pembangunan nasional semesta berencana 1961 - 1969.
Disamping dua ketetapan di atas MPRS, mengangkat Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.
Sistem Ekonomi Terpimpin;
Sistem ekonomi terpimpin dipraktekan dalam bidang ekonomi; Presiden Soekarno secara langsung terjun dan mengatur perekonomian- perekonomian yang terpusat pada pemerintah pusat; menjurus pada sistem ekonomi etelisme menyebabkan menurunnya kegiatan ekonomi. Pada gilirannya keadaan perekonomian mengalami inflasi cukup parah. Pada akhir tahun 1965 inflasi telah mencapai 650%. Secara khusus sebab-sebab pokok kegagalan ekonomi terpilih adalah sebagai berikut ini :
- Penyelesaian atau penanganan masalah ekonomi yang tidak rasional lebih bersifat; politis dan tanpa terkendali
- Defisit yang makin meningkat yang di tutup dengan mencetak mata uang sehingga menyebabkan inflasi
- Tidak ada suatu ukuran yang objektif dalam menilai suatu usaha atau hasil orang lain
Sementara itu, garis-garis besar Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahap 1 (1961– 1969 ) yang telah di susun oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas ) dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 1 Januari 1961, namun dalam pelaksanaannya kurang berhasil. Penyebabnya antara lain sebagai berikut ini :
- Rencana pembangunan masih kurang matang
- Biaya pembangunan baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri masih kurang memadai
- Proyek-proyek yang sudah direncanakan sering diterlantarkan atau dibiarkan
- Pembangunan lebih mengarah pada pembangunan yang bersifat; Mercusuar, misal ‘Monas’
Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin
Pada awal pelaksanaan Demokrasi terpimpin Indonesia cukup berperan aktif dalam hubungan Internasional dan menciptakan perdamaian. Hal tersebut tampak pada kebijakan- kebijakan presiden dalam politik luar negerinya, antara lain sebagai berikut ini:
- Ikut serta dalam upaya perdamaian di Kongo dengan mengirimkan Misi Garuda II yang bergabung dengan pasukan perdamaian PBB; bernama United Nations Operation of Congo (UNOC).
- Pada 30 September 1960; presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB yang menguraikan tentang Pancasila, perjuangan merebut Irian Barat, Kolonialisme, meredakan ketegangan dunia Timur dan Barat, serta usaha memperbaiki orgianisasi PBB. Pidato presiden Soekarno berjudul; To Build The World a New (membangun dunia baru )
- Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non- blok
- Berhasil menyelenggarakan pesta olah raga bangsa-bangsa Asia (Asian Games IV ) di Jakarta 24 September 1962.
Namun hubungan Indonesia dengan negara- negara Barat merenggang setelah Barat bersifat-pasif dalam persoalan pengembalian Irian Barat kepada Indonesia. Sebaliknya hubungan dengan negara- negara sosialis komunis erat, karena Uni Soviet bersedia memberi kredit untuk pembelian peralatan militer. Politik luar negeri bebas-aktif di ganti dengan politik luar negeri poros Jakarta - Pnom Pghen- Peking. Presiden Soekarno mempertentangkan Nefo- Olde¬fo Indonesia dengan negara- negara Komunis termasuk dalam Blok Nefo (New Emerging Forces ) yang terdiri dari negara- negara Eropa Barat, Inggris serta Amerika Serikat. Sebagai bagian dalam aksi menentang oldefo- Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Hal tersebut disebabkan pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang di anggap membahayakan eksistensi Indonesia dan negara- negara Blok Nefo. Dalam rangka konfrontasi itu, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat (‘DWIKORA’) pada 3 Mei 1964 yang isinya :
Perhebat Ketahanan revolusi Indonesia
Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Malaysia
Pelaksanaan “Dwikora” dimulai dengan pembentukan Siaga di bawah pimpinan Marsek Omar Dahi; yang bertugas mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur serta Barat. Hal tersebut menunjukkan adanya campur tangan Indonesia terhadap persoalan-persoalan Malaysia. Terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pukulan berat bagi lndonesia sehingga PBB dianggap telah dikuasai oleh kekuatan Blok Aldefo pada 7 Januari 1965 Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan PBB. Aksi upaya damai untuk mengakhiri konfronta Indonesia- Malaysia dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 3 negara; meliputi Indonesia, Filipina serta Malaysia di Tokyo, namun tidak rnemperoleh kesepakatan. Konfronta Indonesia- Malaysia berakhir setelah terjadi perubahan politik di Indonesia pada masa Orde Baru.
